Serang, INews45.com | Perwakilan honorer non kategori mengadu ke anggota Komisi I DPRD Banten dari Fraksi Demokrat Banten agar bisa diangkat menjadi PPPK
Perwakilan honorer non kategori mengadu ke anggota Komisi I DPRD Banten dari Fraksi Demokrat Banten agar bisa diangkat menjadi PPPK
Sejumlah perwakilan honorer non kategori mengadukan nasib mereka ke DPRD Banten agar bisa diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) lantaran tak kunjung ada kejelasan sampai sekarang.
Setidaknya ada 6 ribu lebih honorer non kategori di Provinsi Banten dan telah cukup lama mengabdi kepada Pemprov Banten. Namun, pengangkatan mereka menjadi PPPK belum menemukan titik terang.
Disisi lain, para honorer tersebut mengaku resah, jika sampai rencana penghapuskan tenaga honorer jadi dilakukan tahun depan. Dipastikan akan menambah jumlah pengangguran yang ada di Provinsi Banten.
Kemarin kita telah menghadap ke Pak Jazuli Abdillah dari Fraksi Demokrta DPRD Banten. Berbagai isu kita sampaikan terkait keinginan dari honorer non kategori khususnya," terang Ketua Umum Forum Pegawai Non PNS Non Kategori (FPNPB-NK), Taufik Hidayat, kepada awak media, Rabu (2/3) malam.
Menurutnya, tidak hanya terkait isu pengangkatan PPPK saja, tuntutan lain yang diajukan honorer antara lain agar Pemprov Banten bisa segera mengakomodir JHT bagi tenaga honorer yang sampai sekarang belum termuat kedalam SSH.
Termasuk agar ada kenaikan upah pada 2023, lantara upah yang diterima sampai sekarang masih dibawah UMK.
Terakhir adalah agar Pemprov Banten mau membuatkan SK satu pintu untuk teman-teman honorer.
"Pertama terkait isu penghapusan honorer, kedua harapan honorer untuk diakomodir di diangkat menjadi PPPK, diakomodir untuk jaminan hari tua (JHT), adanya kenaikan upah di 2023 dan dibuatkannya SK satu pintu bagi honorer," beber Taufik.
Berdasarkan hasil pertemuan antara honorer dan anggota DPRD Banten dari Fraksi Demokrat Jazuli Abdillah menyatakan kesiapannya untuk membantu perkuangan honorer.
"Alhamdulilah Pak Jazuli mensuport apa yang disampaikan teman-teman honorer. Siap membantu dan siap mendorong terkait keinginan dari teman-teman honorer," katanya.
Lebih jauh, sambung taufik, DPRD Banten menyarankan agar tenaga honorer non kategori bisa segera membuatkan surat yang ditujukan kepada Sekda Banten dan Biro Organisasi terkait point-point yang diajukan honorer diatas.
"Terimaksih kepada Pak Jazuli DPRD Banten yang telah menerima kami yang sedang galau terkait isu penghapusan yang dilontarkan KemenpanRB. Semoga Suport dari pak Jazuli ini bisa membawa angin segar bagi teman-teman honorer yang ada di Provinsi Banten," tandasnya.
diberitakan sebumnya, Kepala Bada Kepegawaian Daerah (BKD) Banten Komarudin mengatakan, untuk pengangkatan tenaga honorer menjadi P3K dilingkungan Pemprov Banten masih pada lingkup tenaga pengajar atau guru.
Sedangkan untuk formasi honorer umum dan kesehatan jumlahnya yang akan diusulkan menjadi P3K berjumlah 200 orang.
"Diusulkan 200 formasi untuk honor umum dan kesehatan diluar guru," terang Komarudin, Rabu (23/2).
Disinggung melihat jumlah tenaga honorer yang ada Provinsi Banten jumlahnya tidak sedikit, mencapai ribuan orang, sementara kuota pengangkatan P3K datanya tidak sebanding hanya ratusan orang.
Lanjut Komarudin, pihaknya mengaku menyerahkan sepenuhnya kepada KemenpanRB dalam urusan penentuan kuota honorer Banten yang akan diangkat menjadi P3K.
"Dicoba diusulkan, kita tunggu bagaimana keputusan Kemenpan," katanya
(*/Red)
