Diduga Kongkalikong, Peltek PSU Perkim Banten dan CV Ra Za Mainaki Tutupi Kesalahan Pengerjaan U‑ditch Tejamari, Warga Minta Polisi, Kejati, BPK, Inspektorat Turun Tangan

SERANG, iNews45.com || Proyek peningkatan kualitas PSU permukiman berupa drainase lingkungan di Desa Tejamari, Kecamatan Baros, Kabupaten Serang, yang dikerjakan CV Ra Za Mainaki, kini disorot karena muncul dugaan kongkalikong antara oknum Pelaksana Teknis (Peltek) PSU Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Perkim) Provinsi Banten dengan rekanan. Dugaan ini muncul setelah pemasangan U‑ditch terlihat amburadul, sebagian bahkan belum terpasang, namun justru dinyatakan sudah selesai. 

Awak media telah berupaya melakukan konfirmasi kepada Dinas Perkim Provinsi Banten sejak 5 hingga 10 November 2026. Namun upaya konfirmasi tersebut tidak membuahkan hasil, diduga ada upaya menutup ruang dialog agar kesalahan pengerjaan tidak terungkap ke publik. 

Saat awak media datang, hanya petugas keamanan bernama Noval yang memberikan pernyataan. Ia menyampaikan pesan dari oknum Peltek PSU Perkim Banten bahwa U‑ditch sudah diganti dan dipasang kembali.

“Kalau untuk selanjutnya silakan hubungi CV Ra Za Mainaki, karena urusan kami sudah selesai,” ujar Noval menirukan perkataan Peltek, Selasa (10/11/2026). 

Yang semakin mencurigakan, awak media tidak diberikan nomor kontak CV Ra Za Mainaki maupun kontak Peltek PSU Perkim Banten untuk konfirmasi. Noval mengaku tidak memiliki nomor kedua pihak tersebut.

Sementara itu, warga di lokasi mengungkapkan bahwa sebagian U‑ditch yang belum terpasang diklaim masih menunggu anggaran tambahan. Warga juga menyampaikan fakta penting, sebelum dibongkar U‑ditch ukuran 30 sentimeter semuanya sudah terpasang. Setelah diganti dengan U‑ditch ukuran 40 sentimeter, justru banyak bagian yang diduga tidak terpasang. 

Karena temuan‑temuan yang mencurigakan ini, warga dan kalangan masyarakat meminta Kepolisian Banten, Kejaksaan Tinggi Banten, BPK, Inspektorat Provinsi Banten, hingga KPK RI untuk segera turun melakukan pengecekan menyeluruh. Laporan informasi yang muncul dari pemberitaan ini diharapkan dapat menjadi bahan atensi penegakan hukum terhadap penggunaan anggaran pemerintah.

Hingga berita ini diterbitkan, awak media belum berhasil mendapatkan konfirmasi langsung dari pihak CV Ra Za Mainaki maupun oknum Peltek PSU Perkim Provinsi Banten. (*/Red)