Hari Pahlawan 2026, Alfa Syahputra: Jangan Biarkan Pengkhianatan terhadap Amanah Negara Merusak Cita-Cita Pahlawan
Di tengah momentum bersejarah tersebut, perhatian publik tengah tertuju pada kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto yang menyeret sejumlah perwira tinggi Polri. Perkara ini menjadi ujian serius bagi integritas institusi negara dan kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum.
Generasi Milenial, Alfa Syahputra, S.M., M.M., menilai bahwa peristiwa tersebut harus menjadi bahan refleksi nasional. Menurutnya, semangat kepahlawanan tidak cukup hanya diwujudkan melalui upacara, pengibaran bendera, maupun penghormatan kepada para pahlawan, tetapi harus tercermin dalam tindakan nyata menjaga bangsa dari berbagai bentuk penyalahgunaan kekuasaan.
"Para pahlawan dahulu berjuang mempertaruhkan nyawa untuk merebut kemerdekaan. Hari ini, perjuangan kita adalah memastikan kemerdekaan itu tidak kehilangan maknanya akibat penyalahgunaan kekuasaan, pengkhianatan terhadap amanah, dan lemahnya integritas dalam institusi negara," ujar Alfa.
Menurut Alfa, kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo tidak boleh dipandang hanya sebagai persoalan antarindividu atau persoalan internal institusi kepolisian.
Persoalan tersebut menyangkut prinsip dasar negara hukum, perlindungan terhadap kepala negara, keamanan informasi strategis, serta kepercayaan publik terhadap lembaga yang diberikan kewenangan oleh negara.
Sebagaimana diberitakan, Bareskrim Polri telah menetapkan empat orang sebagai tersangka dalam perkara dugaan penyadapan ilegal, akses tanpa hak, dan penghapusan data elektronik. Tiga tersangka dilaporkan telah ditahan, sementara satu tersangka lainnya belum ditahan karena kondisi kesehatan. Penyidik juga masih mendalami perkara tersebut, termasuk menelusuri pihak yang diduga memberikan perintah.
"Jika kewenangan yang diberikan negara justru digunakan di luar ketentuan hukum, maka ini merupakan persoalan serius. Kewenangan bukanlah hak untuk bertindak sesuka hati. Ada batas hukum, etika, dan tanggung jawab yang wajib dipatuhi oleh setiap pejabat negara," tegasnya.
Ia juga mengingatkan bahwa jabatan dan pangkat setinggi apa pun tidak boleh menjadi alasan bagi seseorang untuk berada di atas hukum.
Alfa mendorong agar proses penyidikan dilakukan secara profesional, transparan, independen, dan menyeluruh. Tidak boleh ada fakta yang ditutupi, tidak boleh ada perlakuan istimewa, serta tidak boleh ada pihak yang dikorbankan demi melindungi kepentingan tertentu.
"Penegakan hukum harus berjalan sampai ke akar persoalan. Siapa pun yang terbukti terlibat harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai hukum yang berlaku. Negara tidak boleh kalah oleh kepentingan pribadi maupun kelompok," ungkapnya.
Lebih jauh, Alfa menyampaikan bahwa makna kepahlawanan pada masa sekarang telah berkembang. Perjuangan tidak lagi semata-mata dilakukan dengan mengangkat senjata, tetapi juga melalui keberanian menegakkan kebenaran, menjaga integritas, melawan ketidakadilan, dan memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat.
Ia menilai, salah satu warisan terbesar para pahlawan adalah persatuan dan kepercayaan terhadap cita-cita Indonesia sebagai negara merdeka, berdaulat, dan bermartabat.
Karena itu, ia mengajak seluruh elemen bangsa agar tidak menjadikan kasus yang sedang berkembang sebagai alasan untuk memperkeruh suasana atau membangun perpecahan. Sebaliknya, persoalan tersebut harus menjadi momentum memperbaiki tata kelola kelembagaan dan memperkuat sistem pengawasan.
"Jangan sampai kita begitu mudah mengucapkan kata pahlawan, tetapi lupa menjaga nilai-nilai perjuangan mereka. Jangan sampai kita bangga dengan kemerdekaan, tetapi abai terhadap tanggung jawab menjaga kehormatan negara," katanya.
Sebagai milenial, Alfa juga menyoroti pentingnya keterlibatan generasi muda dalam mengawal kehidupan berbangsa dan bernegara.
Menurutnya, generasi muda tidak boleh hanya menjadi penonton ketika negara menghadapi persoalan serius. Anak muda harus berani berpikir kritis, menyampaikan pendapat secara bertanggung jawab, menghormati proses hukum, serta menjaga persatuan nasional.
Ia menegaskan bahwa nasionalisme bukan berarti harus selalu membenarkan pemerintah ataupun pejabat negara. Nasionalisme justru menuntut keberanian untuk mengingatkan ketika terdapat persoalan yang menyangkut kepentingan bangsa.
"Mencintai Indonesia bukan berarti menutup mata terhadap persoalan yang terjadi. Justru karena kita mencintai bangsa ini, kita harus berani mengingatkan, mengkritik secara bertanggung jawab, dan mendorong perbaikan. Kritik yang konstruktif merupakan bagian dari kepedulian terhadap masa depan negara," jelasnya.
Menutup pernyataannya, Alfa mengajak masyarakat menjadikan 10 November 2026 sebagai momentum memperbarui semangat perjuangan dan memperkuat komitmen menjaga Indonesia.
"Jika dahulu para pahlawan berjuang agar Indonesia merdeka, maka tugas kita sekarang adalah memastikan Indonesia tetap berdaulat, bermartabat, dan berdiri di atas hukum. Jangan wariskan kepada generasi berikutnya sebuah bangsa yang kehilangan integritas. Wariskan Indonesia yang kuat, adil, bersatu, dan dipercaya rakyatnya," tutup Alfa Syahputra.


Posting Komentar