Dugaan Pungutan di SDN Pengampelan, LSM Siliwangi Bersatu Akan Gelar Aksi Unjuk Rasa di Kantor Walikota Serang

Poto Ilustrasi

Serang, iNews45.com || LSM Siliwangi Bersatu menyatakan keprihatinannya atas munculnya berbagai keluhan wali murid terkait dugaan pungutan yang terjadi di SDN Pengampelan, Kota Serang. Berbagai biaya yang dibebankan kepada peserta didik dan orang tua siswa dinilai telah menimbulkan keresahan di tengah masyarakat.

Berdasarkan hasil investigasi dan pengaduan yang diterima dari sejumlah wali murid, terdapat beberapa dugaan pungutan yang menjadi sorotan, di antaranya penjualan seragam sekolah, biaya studi tour renang, iuran kenaikan kelas, iuran kas kelas, hingga biaya dokumentasi siswa.

LSM Siliwangi Bersatu menilai dunia pendidikan harus menjadi ruang yang bersih dari praktik-praktik yang berpotensi memberatkan masyarakat. Pendidikan negeri yang dibiayai oleh negara tidak boleh dinodai oleh kegiatan yang berlindung di balik dalih program sekolah, namun pada praktiknya diduga mengarah pada pungutan yang membebani orang tua siswa.

Sebagai bentuk kepedulian terhadap dunia pendidikan dan untuk mendorong transparansi serta akuntabilitas pengelolaan sekolah, LSM Siliwangi Bersatu akan menggelar aksi unjuk rasa di depan SDN Pengampelan dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang.

Tuntutan Aksi

Mendesak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang segera melakukan klarifikasi dan investigasi terhadap dugaan pungutan yang terjadi di SDN Pengampelan.

Mendesak Wali Kota Serang untuk melakukan evaluasi terhadap Kepala SDN Pengampelan apabila terbukti terdapat pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku.

Meminta seluruh pungutan yang tidak memiliki dasar hukum yang jelas untuk dihentikan.

Mendorong terciptanya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan kegiatan serta pembiayaan di lingkungan sekolah.

Menuntut perlindungan terhadap hak-hak peserta didik dan orang tua siswa agar tidak terbebani oleh biaya-biaya yang diduga bersifat wajib dan memberatkan.

Ketua LSM Siliwangi Bersatu, Wijiyanto, menegaskan bahwa aksi yang akan dilakukan merupakan bentuk kontrol sosial masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan.

"Kami tidak anti terhadap dunia pendidikan. Justru kami ingin menjaga marwah pendidikan agar tetap bersih, transparan, dan berpihak kepada kepentingan peserta didik. Jangan sampai sekolah negeri yang seharusnya menjadi tempat mencerdaskan kehidupan bangsa justru menjadi sorotan akibat berbagai dugaan pungutan yang meresahkan masyarakat," tegas Wijiyanto.

LSM Siliwangi Bersatu berharap Pemerintah Kota Serang, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang, serta pihak sekolah dapat memberikan penjelasan secara terbuka kepada masyarakat dan segera mengambil langkah-langkah perbaikan apabila ditemukan adanya pelanggaran.

"Pendidikan Negeri Harus Menjadi Solusi, Bukan Menambah Beban Masyarakat."

(*/Red)