Gibran Berhenti dari Jabatan Wapres, Milenial Alfa Syahputra: Demokrasi Harus Lebih Besar dari Kepentingan Jabatan

ROKAN HULU, iNews45.com || Keputusan Gibran Rakabuming Raka menyatakan berhenti dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia menjadi perhatian publik dan menandai babak baru dalam dinamika ketatanegaraan Indonesia. Pernyataan tersebut disampaikan pada Kamis (12/11/2026) melalui surat resmi kepada Presiden Prabowo Subianto dan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI.

Peristiwa ini tidak hanya menjadi dinamika politik nasional, tetapi juga membuka ruang refleksi mengenai demokrasi, konstitusi, etika kepemimpinan, serta kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggara negara.

Milenial Rokan Hulu sekaligus akademisi muda, Alfa Syahputra, S.M., M.M., menilai bahwa keputusan tersebut harus disikapi secara objektif, dewasa, dan proporsional. Menurutnya, jabatan publik bukanlah kepemilikan pribadi, melainkan amanah konstitusional yang mengandung tanggung jawab besar kepada rakyat dan negara.

"Demokrasi tidak boleh hanya diukur dari siapa yang menduduki sebuah jabatan. Demokrasi harus lebih besar daripada kepentingan jabatan itu sendiri. Setiap kekuasaan harus dijalankan berdasarkan konstitusi, etika, transparansi, dan kepentingan masyarakat," ujar Alfa.

Menurutnya, pernyataan berhenti seorang Wakil Presiden merupakan peristiwa serius dalam sistem ketatanegaraan. Oleh karena itu, setiap tahapan setelah keputusan tersebut harus dilaksanakan secara hati-hati, terbuka, dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Alfa menjelaskan bahwa Pasal 8 Ayat (2) UUD 1945 telah mengatur mekanisme apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden. Dalam ketentuan tersebut, MPR memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan Presiden paling lambat dalam waktu 60 hari.

Baginya, ketentuan konstitusi tersebut harus menjadi pedoman utama bagi seluruh lembaga negara dalam memastikan proses ketatanegaraan berjalan sesuai aturan.

"Jangan sampai kepentingan politik mengalahkan kepentingan konstitusi. Semua pihak harus menunjukkan bahwa Indonesia adalah negara hukum, sehingga setiap proses kenegaraan harus memiliki landasan hukum yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan," tegasnya.

Ia juga menilai masyarakat berhak memperoleh informasi yang jelas dan transparan mengenai setiap tahapan proses pengisian jabatan Wakil Presiden. Keterbukaan informasi menjadi penting untuk mencegah berkembangnya spekulasi, disinformasi, maupun ketidakpastian di tengah masyarakat.

Lebih jauh, Alfa memandang peristiwa ini sebagai momentum untuk merefleksikan kembali makna etika kepemimpinan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Menurutnya, kepercayaan rakyat merupakan salah satu fondasi penting dalam legitimasi demokrasi. Karena itu, setiap pejabat publik harus memahami bahwa jabatan bukan sekadar kedudukan, melainkan tanggung jawab yang harus dijalankan dengan integritas dan keterbukaan.

"Ukuran kepemimpinan bukan semata-mata terletak pada berapa lama seseorang menduduki jabatan, tetapi bagaimana amanah itu dijalankan, keputusan diambil, dan tanggung jawab dipertanggungjawabkan kepada rakyat," ungkapnya.

Alfa menambahkan, dinamika politik nasional tidak boleh mengganggu keberlangsungan pelayanan publik, pembangunan, maupun agenda peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Sebagai akademisi milenial, ia juga mengingatkan pentingnya keterlibatan generasi muda dalam mengawal demokrasi. Menurutnya, anak muda tidak boleh hanya menjadi penonton dalam dinamika politik nasional, tetapi harus hadir sebagai generasi yang memiliki pengetahuan, pemikiran kritis, dan tanggung jawab kebangsaan.

Generasi muda perlu memperkuat literasi politik, memahami konstitusi, berani menyampaikan kritik secara bertanggung jawab, serta mampu membedakan kepentingan bangsa dan negara dari kepentingan kelompok maupun golongan.

"Anak muda harus kritis, tetapi tetap rasional. Kita boleh berbeda pandangan politik, tetapi jangan sampai kehilangan komitmen terhadap persatuan, hukum, dan masa depan bangsa. Demokrasi membutuhkan generasi muda yang berani berpikir, bukan sekadar ikut bersuara," katanya.

Alfa berharap seluruh proses ketatanegaraan pascapernyataan berhenti Wakil Presiden dapat berjalan sesuai konstitusi, menjaga stabilitas pemerintahan, serta tetap menempatkan kepentingan rakyat sebagai prioritas utama.

"Pada akhirnya, demokrasi harus menghadirkan kepastian hukum, pemerintahan yang berjalan baik, dan kesejahteraan masyarakat. Jabatan boleh berganti, dinamika politik boleh terjadi, tetapi kepentingan rakyat tidak boleh menjadi korban. Sebab, demokrasi yang kuat bukanlah demokrasi yang hanya mempertahankan kekuasaan, melainkan demokrasi yang menempatkan kepentingan bangsa di atas segalanya," tutup Alfa Syahputra.