Badak Jawa Bukan untuk Dipindah Semena-mena, Bung Otoy: Jangan Korbankan Kebanggaan Banten!

BANTEN, iNews45.com || Racana relokasi sebagian populasi Badak Jawa (Rhinoceros sondaicus) dari Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK), Banten, menuju Taman Nasional Alas Purwo, Jawa Timur, terus menjadi perhatian publik. Gagasan tersebut tidak hanya memunculkan perdebatan dari sisi konservasi, tetapi juga mengundang respons dari berbagai elemen masyarakat Banten.

Salah satu kritik disampaikan Ruswandi, yang akrab disapa Bung Otoy, selaku Sekretaris Persatuan Alumni GMNI Kabupaten Serang. Ia secara tegas menyatakan penolakan terhadap rencana pemindahan Badak Jawa dari habitat alaminya di Ujung Kulon.

Pernyataan tersebut disampaikan menyusul sikap dukungan Wakil Ketua KNPI Provinsi Banten, terhadap wacana relokasi sebagian populasi Badak Jawa. Dukungan wakil ketua KNPI Provinsi Banten tersebut disampaikan di Pandeglang pada Sabtu, 14 November 2026.

Ruswandi menilai, wacana pemindahan satwa endemik yang telah menjadi ikon kebanggaan masyarakat Banten tidak seharusnya disikapi secara tergesa-gesa. Menurutnya, sebelum membicarakan pemindahan, pemerintah perlu memastikan bahwa berbagai persoalan mendasar terkait perlindungan, pengelolaan, dan pemulihan habitat asli Badak Jawa di Ujung Kulon telah ditangani secara maksimal.

"Saya secara tegas menolak rencana pemindahan Badak Jawa dari habitat aslinya di Ujung Kulon. Ini bukan sekadar persoalan memindahkan satwa dari satu kawasan ke kawasan lain. Ini menyangkut identitas ekologis, sejarah, kebanggaan, dan warisan alam masyarakat Banten. Jangan sampai kita justru kehilangan ikon daerah sendiri atas nama kebijakan konservasi yang belum tentu menjadi solusi terbaik," tegas Ruswandi.

SOROTI DUKUNGAN WAKIL KETUA KNPI BANTEN: PEMUDA HARUS KRITIS, BUKAN SEKADAR MEMBERIKAN LEGITIMASI!

Ruswandi juga secara khusus menyoroti pernyataan Wakil Ketua KNPI Provinsi Banten yang menyatakan dukungan terhadap wacana relokasi sebagian populasi Badak Jawa.

Menurutnya, sebagai representasi organisasi kepemudaan di Provinsi Banten, setiap pernyataan yang menyangkut kepentingan strategis daerah semestinya didasarkan pada pertimbangan matang, argumentasi yang kuat, serta pemahaman terhadap persoalan konservasi.

Ia berpandangan bahwa dukungan terhadap relokasi tidak cukup hanya didasarkan pada pertimbangan bahwa pemindahan populasi dapat menjadi langkah antisipasi terhadap ancaman kepunahan. Harus ada penjelasan mengenai urgensi, dasar ilmiah, potensi risiko, serta efektivitas kebijakan tersebut dalam jangka panjang.

"Saya sangat menyayangkan jika ada elemen organisasi kepemudaan yang terlalu cepat menyatakan dukungan. KNPI seharusnya menjadi kekuatan kontrol sosial, bukan sekadar menjadi pemberi legitimasi terhadap wacana kebijakan yang masih harus diperdebatkan. Pemuda Banten harus berani bersikap kritis ketika menyangkut masa depan daerah dan kekayaan alamnya," ujarnya.

Meski demikian, Ruswandi menegaskan bahwa kritik tersebut bukan ditujukan untuk menyerang pribadi, melainkan sebagai bentuk tanggung jawab moral dalam mengawal kepentingan masyarakat dan kelestarian lingkungan Banten.

SEBELUM MEMINDAHKAN BADAK, APAKAH PERSOALAN DI UJUNG KULON SUDAH DISELESAIKAN?

Lebih lanjut, Ruswandi mempertanyakan dasar utama yang melatarbelakangi munculnya wacana relokasi tersebut.

Menurutnya, apabila relokasi didasarkan pada ancaman terhadap habitat dan keselamatan populasi, pemerintah harus menjelaskan secara terbuka persoalan apa saja yang sedang dihadapi kawasan Ujung Kulon serta langkah konkret yang telah dilakukan untuk mengatasinya.

Ia juga meminta agar kajian ilmiah mengenai rencana relokasi dibuka kepada publik, termasuk hasil penelitian mengenai kondisi habitat, daya dukung kawasan tujuan, kesehatan satwa, potensi bencana, serta risiko yang mungkin muncul selama proses pemindahan.

"Jangan sampai kita sibuk membicarakan ke mana Badak Jawa akan dipindahkan, tetapi lupa mempertanyakan apa yang sebenarnya sedang terjadi di rumah asalnya. Kalau ada persoalan di Ujung Kulon, selesaikan dan benahi. Jangan justru menjadikan pemindahan sebagai jawaban pertama sebelum seluruh alternatif perlindungan habitat dikaji secara serius," ungkapnya.

Ia menambahkan, upaya penyelamatan Badak Jawa harus dilakukan berdasarkan prinsip kehati-hatian. Setiap keputusan harus memiliki landasan ilmiah yang dapat diuji, bukan sekadar berdasarkan asumsi atau pertimbangan jangka pendek.

REL0KASI HARUS BERDASARKAN KAJIAN ILMIAH, BUKAN SEKADAR PERBEDAAN PENDAPAT

Di sisi lain, wacana relokasi Badak Jawa merupakan persoalan konservasi yang kompleks. Gagasan pemindahan sebagian populasi dapat saja dipandang sebagai salah satu alternatif untuk mengurangi risiko terhadap keberlangsungan spesies.

Namun, langkah tersebut juga memiliki tantangan tersendiri, mulai dari kesiapan habitat baru, kesesuaian ekosistem, kesehatan dan adaptasi satwa, hingga kemungkinan munculnya risiko baru bagi populasi yang dipindahkan.

Karena itu, perdebatan mengenai relokasi tidak semestinya berhenti pada posisi mendukung atau menolak. Pemerintah perlu menghadirkan data dan hasil kajian yang transparan agar masyarakat dapat memahami alasan, tujuan, manfaat, serta konsekuensi dari setiap pilihan kebijakan.

Ruswandi menegaskan bahwa dirinya tidak menolak inovasi dalam dunia konservasi. Namun, setiap alternatif harus terlebih dahulu dibuktikan kelayakannya dan tidak boleh mengesampingkan upaya perlindungan habitat asli.

MASYARAKAT BANTEN JANGAN HANYA DIJADIKAN PENONTON!

Ruswandi juga meminta pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi Banten, pemerintah daerah, pengelola kawasan konservasi, serta seluruh pemangku kepentingan untuk membuka ruang dialog yang melibatkan masyarakat Banten.

Menurutnya, keputusan mengenai masa depan Badak Jawa tidak boleh hanya menjadi pembahasan di antara pejabat dan kelompok tertentu. Masyarakat, khususnya warga yang hidup berdampingan dengan kawasan Taman Nasional Ujung Kulon, memiliki hak untuk mengetahui, menyampaikan pandangan, dan ikut mengawal setiap kebijakan.

Kajian relokasi harus mempertimbangkan berbagai aspek, antara lain ekologi, geologi, daya dukung habitat, kesehatan satwa, mitigasi bencana, tata ruang, serta dampak sosial dan ekonomi terhadap masyarakat sekitar.

Ia juga menekankan pentingnya keterbukaan informasi agar tidak muncul kesalahpahaman maupun penolakan akibat minimnya komunikasi antara pemerintah dan masyarakat.

"Jangan sampai masyarakat Banten hanya dijadikan penonton ketika keputusan besar mengenai kekayaan alam daerahnya dibicarakan. Kami ingin ada keterbukaan, dialog, dan penjelasan yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah," tegasnya.

RUANG DIALOG DAN KLARIFIKASI TETAP TERBUKA

Perbedaan pandangan mengenai rencana relokasi Badak Jawa perlu ditempatkan dalam ruang diskusi yang sehat dan demokratis.

Dukungan Wakil Ketua KNPI Provinsi Banten terhadap wacana relokasi maupun penolakan yang disampaikan Ruswandi merupakan pandangan yang perlu diuji melalui argumentasi, data, dan kajian yang dapat dipertanggungjawabkan.

Untuk memperoleh gambaran yang lebih utuh, penjelasan dari Wakil Ketua KNPI Provinsi Banten mengenai alasan dan pertimbangan dukungannya terhadap wacana relokasi juga penting untuk disampaikan kepada publik.

Demikian pula, pemerintah dan pengelola Taman Nasional Ujung Kulon perlu memberikan penjelasan mengenai kondisi populasi, ancaman terhadap habitat, serta dasar kajian yang melatarbelakangi munculnya wacana pemindahan tersebut.

Dengan demikian, perdebatan ini tidak berhenti pada dukungan dan penolakan, tetapi dapat berkembang menjadi diskusi konstruktif yang mengutamakan kepentingan konservasi dan keterlibatan masyarakat.

BADAK JAWA ADALAH KEKAYAAN BANGSA, UJUNG KULON ADALAH RUMAH ASALNYA!

Di akhir pernyataannya, Ruswandi kembali menegaskan bahwa Badak Jawa merupakan salah satu kekayaan hayati Indonesia yang memiliki keterikatan kuat dengan identitas dan kebanggaan masyarakat Banten.

Baginya, menjaga Badak Jawa bukan berarti menutup kemungkinan terhadap berbagai inovasi konservasi. Sebaliknya, setiap kebijakan harus benar-benar berorientasi pada keselamatan satwa, keberlanjutan ekosistem, serta kepentingan masyarakat.

"Kami tidak anti terhadap upaya konservasi. Justru kami mendukung penuh penyelamatan Badak Jawa. Tetapi jangan sampai konservasi dijadikan alasan untuk mengabaikan persoalan di habitat aslinya. Banten punya hak untuk bersuara, Banten punya hak untuk mengetahui, dan masyarakat Banten berhak ikut mengawal masa depan ikon alamnya," tegasnya.

"Jangan cabut kebanggaan Banten dari tanah kelahirannya tanpa alasan ilmiah yang benar-benar kuat. Selamatkan Badak Jawa, lindungi Ujung Kulon, dan jangan abaikan suara masyarakat Banten!"

BADAK JAWA ADALAH KEKAYAAN ALAM BANGSA. UJUNG KULON ADALAH HABITAT ASLINYA. MENJAGANYA ADALAH TANGGUNG JAWAB KITA BERSAMA. Tutupnya (*/Ftp)