Proyek Jalan Saga-Bunar-Badak Anom di Tangerang Jadi Sorotan, Dugaan Pengecoran Tanpa Pengerukan Dasar

Foto Kegiatan

Tangerang, iNews45.com || Rencana rekontruksi jalan di ruas Saga-Bunar-Badak Anom, Kecamatan Sukamulya, Kabupaten Tangerang, mulai menimbulkan tanda tanya besar. Berdasarkan pantauan tim awak media di lapangan, ditemukan indikasi bahwa proses pengerjaan proyek tersebut berpotensi tidak sesuai dengan standar teknis yang berlaku.

Informasi yang dihimpun menunjukkan bahwa metode pengecoran yang direncanakan tidak melalui proses pengerukan dasar (lapisan tanah atau pondasi lama) terlebih dahulu. Rencananya, coran baru akan langsung ditimbun di atas struktur lama tanpa melalui proses pengadukan atau pembaharuan material secara semestinya. Praktik ini dikhawatirkan dapat mempengaruhi kualitas konstruksi dan ketahanan jalan di masa mendatang.

Di lokasi proyek, terpampang papan informasi proyek yang mencantumkan detail anggaran. Proyek ini tercatat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026, dengan nilai kontrak mencapai Rp 978.819.000.

Adapun volume pekerjaan yang tercantum adalah 194,29 Meter Kubik, dan pelaksana proyek ini adalah CV. Arda Bangun Persada. Hingga berita ini diturunkan, upaya awak media untuk mengonfirmasi metode kerja serta meminta klarifikasi dari pihak pelaksana maupun instansi pemerintah terkait menemui jalan buntu. Tidak ada satupun perwakilan dari pihak kontraktor maupun pejabat teknis daerah yang bersedia memberikan jawaban atas temuan di lapangan.

Temuan ini tentunya memicu kekhawatiran akan adanya potensi penyelewengan anggaran atau pengurangan kualitas material (spek) yang dapat merugikan keuangan negara. Padahal, proyek infrastruktur jalan memiliki spesifikasi teknis yang ketat, di mana proses pengerukan dan pemadatan dasar biasanya menjadi syarat mutlak untuk menjamin daya dukung jalan terhadap beban kendaraan.

Oleh karena itu, tim awak media mendesak instansi pemerintah terkait, baik Dinas Pekerjaan Umum maupun Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), untuk segera turun tangan melakukan pengawasan melekat dan audit teknis atas pelaksanaan proyek tersebut. Hal ini penting untuk mencegah terjadinya penyimpangan yang berpotensi merugikan APBD dan masyarakat pengguna jalan.

Sampai berita ini diterbitkan, belum ada pihak yang dapat dihubungi atau memberikan keterangan resmi terkait mekanisme pengerjaan proyek ini. Publik berharap agar transparansi anggaran dan kualitas pembangunan tetap menjadi prioritas utama.

(*/Red)