Dugaan Pengurangan Kualitas Revitalisasi PAUD Annur Al Laili, Pembayaran HOK Capai Rp245 Juta dari Dana APBN

Foto Kegiatan

KAB. SERANG, iNews45.com || Program revitalisasi pembangunan PAUD/KB Annur Al Laili di wilayah Sambiayunan, Desa Lamaran, Kecamatan Binuang, Kabupaten Serang, Banten kini disorot karena adanya dugaan pengurangan mutu atau "penyuntingan" kualitas pekerjaan yang mencurigakan. 

Bantuan pembangunan ini bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2026 melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah/Ditjen PAUD dengan nilai mencapai Rp475.834.000. Namun, terungkap dugaan bahwa seluruh tahapan pembangunan diserahkan kepada pihak ketiga atau subkontraktor.

Berdasarkan temuan yang terungkap, tercatat adanya kesepakatan antara Panitia Pembangunan Satuan Pendidikan (P2SP) yayasan Annur dengan kontraktor pelaksana. Di dalamnya mencakup pembangunan fisik sekaligus penetapan pembayaran Harian Ongkos Kerja (HOK) hingga tuntas senilai Rp245 juta.

Pihak pengamat menilai pembentukan P2SP Yayasan Annur tidak berjalan optimal dalam mengawal efektivitas bantuan pemerintah. Hal ini diduga berpotensi mengarah pada upaya meraup keuntungan sepihak dan mengabaikan kualitas hasil bangunan yang layak bagi fasilitas pendidikan. 

Fakta ini memicu tanggapan tegas dari Ketua Umum Aliansi Banten Menggugat (ABM) Provinsi Banten, Erwin Teguh, pada Selasa (25/8/2026). Menurutnya, meskipun proyek masih berlangsung, catatan transaksi dan pola pelaksanaan yang terdeteksi sudah cukup menjadi indikasi kuat adanya praktik kecurangan serta rencana sistematis menurunkan standar pelaksanaan.

"Kita prihatin bila sarana pendidikan anak usia dini justru menjadi objek perlakuan yang tidak jujur. Data transaksi yang ada memberikan gambaran nyata tentang penyimpangan mutu yang sedang terjadi di lapangan," tegas Erwin.

Lokasi sekolah berada di lingkungan yang strategis bagi warga Binuang dan sekitarnya, beralamat di Jalan Lanud Gorda Km. 5, Desa Lamaran. Masyarakat berharap dana APBN tersebut benar-benar terwujud menjadi gedung sekolah yang kokoh, aman dan nyaman menampung kegiatan belajar mengajar. 

Kejadian ini menjadi perhatian agar instansi terkait melakukan pengecekan menyeluruh mulai dari spesifikasi teknis pelaksanaan hingga pengelolaan keuangan proyek tersebut demi akuntabilitas publik. (Wan)