ROKAN HULU, iNews45.com || Anggota DPRD Kabupaten Rokan Hulu (Rohul) dari Fraksi Partai Gerindra, Muhammad Ilham, S.P., M.M., menyatakan dukungan penuh terhadap rencana pemerintah pusat yang akan mengubah aturan kemitraan perkebunan kelapa sawit dengan meningkatkan porsi kebun plasma menjadi 80 persen dan kebun inti 20 persen.
Menurut Muhammad Ilham, kebijakan tersebut merupakan langkah strategis dan nyata berpihak pada masyarakat, khususnya petani sawit dan warga sekitar kawasan perkebunan yang selama ini belum merasakan manfaat optimal dari keberadaan perusahaan besar.
“Kami di Gerindra sangat mendukung kebijakan ini. Jika plasma diperbesar menjadi 80 persen, maka kepemilikan dan manfaat ekonomi sawit akan lebih banyak dinikmati oleh rakyat, bukan hanya korporasi,” ujar Muhammad Ilham, Selasa (17/12/2025).
Ia menegaskan, Rokan Hulu sebagai salah satu daerah dengan luas perkebunan sawit yang signifikan sangat membutuhkan kebijakan yang berkeadilan. Selama ini, masih banyak masyarakat sekitar kebun yang hanya menjadi penonton, sementara akses terhadap kebun plasma relatif terbatas.
Muhammad Ilham juga menilai arahan Presiden Prabowo Subianto yang disampaikan melalui Menteri ATR/BPN Nusron Wahid menunjukkan komitmen kuat pemerintah dalam menata ulang tata kelola sawit nasional agar lebih adil dan berkelanjutan.
“Ini sejalan dengan visi Presiden Prabowo yang ingin memastikan sumber daya alam benar-benar memberikan kesejahteraan bagi rakyat. Pemerintah daerah harus siap mengawal kebijakan ini agar tidak hanya bagus di atas kertas,” tegasnya.
Lebih lanjut, ia mendorong pemerintah daerah dan instansi terkait di Rokan Hulu untuk melakukan pendataan serta pengawasan ketat terhadap perusahaan pemegang Hak Guna Usaha (HGU), khususnya terkait kewajiban penyediaan plasma bagi masyarakat lokal, bukan hanya koperasi karyawan.
“Jika ada perusahaan yang tidak patuh, harus ditindak tegas. DPRD siap mendukung langkah penegakan aturan demi melindungi hak masyarakat,” tambahnya.
Sementara itu, tokoh milenial Rokan Hulu, Alfa Syahputra, S.M., M.M., turut mengapresiasi sikap tegas pemerintah pusat dan dukungan DPRD Rokan Hulu terhadap kebijakan plasma 80 persen tersebut.
Menurut Alfa, peningkatan porsi plasma merupakan kebijakan progresif yang tidak hanya berdampak pada petani saat ini, tetapi juga membuka peluang ekonomi jangka panjang bagi generasi muda di daerah.
“Kebijakan plasma 80 persen ini bukan sekadar soal angka, tetapi tentang keadilan struktural. Jika dikelola dengan baik dan diawasi secara konsisten, kebijakan ini bisa memperkuat ekonomi desa, meningkatkan kesejahteraan petani, serta melahirkan wirausaha sawit dari kalangan milenial,” ujar Alfa.
Ia menekankan pentingnya pengawasan implementasi di lapangan agar kebijakan tersebut benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat lokal.
“Peran pemerintah daerah, DPRD, akademisi, dan generasi muda sangat penting untuk mengawal agar plasma tidak hanya menjadi formalitas administrasi, tetapi benar-benar menjadi hak dan sumber kesejahteraan rakyat,” tegasnya.
Baik Muhammad Ilham maupun Alfa Syahputra berharap, apabila kebijakan plasma 80 persen resmi diberlakukan, hal tersebut dapat menjadi momentum perbaikan tata kelola perkebunan sawit di Rokan Hulu secara menyeluruh, sekaligus mendorong pemerataan ekonomi dan penguatan kemandirian petani sawit di daerah. (A/Red)
