SERANG, iNews45.com || Pembangunan dapur Makanan Bergizi Gratis (MBG) di Kp Lebe RT 003/RW 04 Desa Babakan Jaya, Kecamatan Kopo, Kabupaten Serang, menuai polemik. Pasalnya, penempatan fasilitas tersebut diduga belum mendapat izin resmi dan sosialisasi dari Pemerintah Desa setempat.
Kades Kecewa, Merasa "Dilangkahi"
Kepala Desa Babakan Jaya, Doni Kusuma, mengungkapkan kekecewaannya. Ia menegaskan bahwa pihak pengurus MBG belum pernah memberikan tembusan, informasi, apalagi meminta izin untuk penempatan dapur tersebut di desanya.
"Ya katanya itu buat dapur MBG, tapi pihak pengurusnya belum pernah memberikan informasi atau tembusan, untuk meminta izin untuk penempatan nya di Desa Kami, ya minimal sosialisasi lah," ujar Doni, Kamis (30/10).
Doni menyayangkan etika pihak terkait, terutama jika ini adalah program pemerintah yang seharusnya didukung penuh. Menurutnya, pelaksana wajib 'sowan' atau 'ketuk pintu' terlebih dahulu kepada Pemerintah Desa sebagai representasi pemerintah di tingkat desa.
"Sangat disayangkan ketika ada memang program pemerintah, ini tentu kita harus dukung penuh... seharusnya pelaksana itu harus sowan dulu atau ketuk pintu minta izin dulu keinginan saya, kan saya juga pemerintah di Tingkat Desa sebagai Kepala Desa, masa dari Pusat langsung membangun tanpa ada sosialisasi," cetusnya.
Warga desa, Saeful, juga membenarkan hal senada.
"Kami sebagai warga tidak ada yang tahu itu akan dijadikan dapur MBG, kata pekerja yang sedang membangun saat ini pembuatan Dapur MBG," ujar Saeful, Kamis (30/10).
Pihak Pengelola Sebut Izin dari Kodim dan Polda
Saat dikonfirmasi, salah satu pengurus MBG bernama Baihaki menjelaskan bahwa pembangunan dilakukan oleh yayasan yang berasal dari Ibu Hajah Nuraini dari Partai Demokrat. Menariknya, terkait perizinan lingkungan yang dipermasalahkan, Baihaki menyebut Yayasan langsung mengurusnya ke Polda dan Kodim.
"Tadi rekan dari Serang pak Frans sudah kesana menghadap ke Desa, dia sebagai pengelola... Yayasan itu langsung ke Kodim dan Polda Pak, soal tanpa dilibatkan orang warga sekitar dan pihak Desa saya kurang tahu, cuma izin mereka itu izin itu Kodim dan Polda," terang Baihaki, Jum'at (30/10).
Sementara itu, Frans yang disebut sebagai pengelola, sempat mengatakan telah menghadap dan aparat desa sudah mengetahuinya. Namun, hal ini dibantah oleh Kades Doni Kusuma. Frans kemudian membenarkan bahwa perizinan ke Desa memang baru dilakukan pada hari itu, setelah pembangunan berjalan tiga hari.
"Ya memang untuk minta izin dari Desa baru hari ini karena baru berjalan 3 hari," terang Frans yang mengaku sebagai pengawas kontruksi dan menyebut Dapur MBG berasal dari Swasta namun dalam naungan Pemerintah.
Kades Minta Musyawarah dan Libatkan Warga
Menyikapi masalah ini, Kades Babakan Jaya berharap pihak pengelola MBG segera melakukan musyawarah kembali di kantor Desa.
Beberapa poin penting yang diharapkan Kades Doni Kusuma:
* Musyawarah: Membahas kembali penempatan dan operasional Dapur MBG.
* Keterlibatan Warga: Memastikan masyarakat sekitar dilibatkan dalam operasional Dapur MBG.
* Peningkatan Ekonomi Lokal: Memungkinkan kerjasama dengan masyarakat yang menanam sayuran, jagung, timun, atau cabai untuk dipasok ke Dapur MBG.
"Keinginan kita sebagai Pemdes hal ini bisa dimusyawarahkan kembali ke kantor Desa, dari misalnya pemanfaatan warga ketika sudah berjalan nanti apakah, masyarakat akan dilibatkan, dan memang menurut saya itu harus dan wajib... untuk menghidupkan dan meningkatkan perekonomian masyarakat Desa Babakan Jaya," pungkas Kades Doni Kusuma.
Hingga berita ini dimuat, awak media masih berupaya mengkonfirmasi pihak-pihak lain yang disebut, termasuk Yayasan Java Berkah Lestari, untuk dimintai klarifikasi lebih lanjut. (*/Red)
