Pandeglang, iNews45.com || Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Gerakan Aktivis Pelayan Kesejahteraan Masyarakat (G-APKM) Provinsi Banten mendesak Kejaksaan Negeri (Kejari) Pandeglang, Inspektorat, dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kabupaten Pandeglang untuk segera menindak tegas Kepala Desa Pasirawi, Kecamatan Banjar, terkait dugaan penyelewengan anggaran Dana Desa tahun 2024.
Ketua DPW G-APKM Banten, Abi Jibril Al-Bantani, mengungkapkan bahwa desakan ini muncul setelah adanya laporan dari warga masyarakat Desa Pasirawi mengenai ketidaksesuaian pemasangan paving blok dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang telah ditetapkan. Selain itu, terdapat indikasi adanya perangkat desa yang namanya tercantum dalam struktur desa, namun keberadaannya tidak pernah diketahui.
"Kami menerima laporan dari masyarakat bahwa ada ketidakberesan dalam proyek pemasangan paving blok. Anggaran yang seharusnya digunakan untuk kualitas yang baik, diduga diselewengkan sehingga hasilnya tidak sesuai harapan," ujar Abi Jibril Al-Bantani. "Selain itu, kami juga menemukan adanya nama perangkat desa yang misterius. Ini jelas menimbulkan pertanyaan besar mengenai transparansi dan akuntabilitas pengelolaan Dana Desa di Pasirawi."
Abi Jibril menambahkan bahwa pihaknya menilai Kepala Desa Pasirawi telah gagal dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pemimpin desa. Oleh karena itu, ia meminta agar Kejari, Inspektorat, dan DPMPD Kabupaten Pandeglang segera melakukan investigasi mendalam dan mengambil tindakan tegas jika terbukti adanya pelanggaran hukum.
"Kami tidak ingin Dana Desa yang seharusnya digunakan untuk kesejahteraan masyarakat, justru diselewengkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Kejari, Inspektorat, dan DPMPD harus bertindak cepat dan transparan dalam menangani kasus ini," tegasnya.
DPW G-APKM Banten juga mengancam akan terus mengawal kasus ini hingga tuntas, serta siap memberikan dukungan penuh kepada masyarakat Desa Pasirawi dalam memperjuangkan hak-hak mereka.
(*/Ej)
