Pandeglang, INews45.com - Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Pimpinan Cabang (PC) Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Kabupaten Pandeglang melakukan aksi demonstrasi jilid II di depan Kantor Bupati dan Kantor DPRD Kabupaten Pandeglang menyoroti anggaran perjalanan dinas tahun 2022 dan BPJS kesehatan yang tidak aktif, pada Jum'at (18/2/2022).
Dalam aksinya massa IMM Pandeglang meminta kepada Pemerintah Kabupaten Pandeglang untuk segera merefocusing anggaran perjalanan dinas (Perdin) tahun 2022, yang besaran nilainya mencapai Rp 93,06 miliar ke BPJS kesehatan.
Ketua umum PC IMM Pandeglang, Sadin Maulana menilai bahwa Kabupaten Pandeglang merupakan daerah dengan angka kemiskinan tertinggi di
Provinsi Banten menempati peringkat pertama. Sehingga tentu memerlukan perhatian
lebih dari Pemerintah Daerah baik Eksekutif maupun Legislatif, ditambah persoalan
Pandemi Covid-19 yang masih belum terentaskan menyebabkan angka kemiskinan
meningkat di Kabupaten Pandeglang.
Disisi lain ditengah angka kemiskinan yang tinggi, masyarakat juga membutuhkan
peran aktif dari Pemkab Pandeglang dalam memperoleh Jaminan Kesehatan,
mengingat banyaknya BPJS PBI yang non aktif hingga mencapai 88.482 Per -
November 2021 ditengah Pandemi Covid-19 yang belum usai dan angka kemiskinan
tertinggi di Provinsi Banten.
"Di tengah persoalan diatas, IMM kabupaten Pandeglang menilai kebijakan Pemerintah seperti tidak sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh kaum prolater, itu tercermin dari besarnya anggaran perjalanan Dinas yang mencapai angka Rp 93.06 miliar,"kata Sadin.
Di tengah banyaknya persoalan BPJS PBI untuk masyarakat miskin yang non aktif hingga mencapai 88 ribu lebih. Tentu kebijakan tersebut terkesan hanya menguntungkan kaum elit Pemerintah, tanpa mempertimbangkan rakyat miskin yang membutuhkan jaminan kesehatan dari Pemerintah ditengah Pandemi dan angka kemiskinan yang masih relatif tinggi,"lanjutnya.
Hal ini senada dengan apa yang dikatakan Fahrudin selaku Kordinator Lapangan (korlap) dalam orasinya, Ditengah banyaknya persoalan di kabupaten Pandeglang, Pemerintah menetapkan Anggaran Perjalanan Dinas yang
sangat fantastis, ini hanya pemborosan saja dan tidak sesuai kebutuhan masyarakat.
"Ditengah banyaknya persoalan di kabupaten Pandeglang, Pemerintah menetapkan Anggaran Perjalanan Dinas yang
sangat fantastis hingga mencapai 93,06 M. Angka ini naik dari tahun sebelumnya yang
hanya mencapai 88,98 M. Sehingga kami menilai anggaran tersebut hanya pemborosan saja dan tidak sesuai dengan keadaan
Masyarakat Miskin di Kabupaten Pandeglang yang membutuhkan Jaminan Kesehatan
dan pengentasan masyarkat dari Kemiskinan." ungkapnya.
Untuk itu pihaknya menuntut kepada Pemerintah Kabupaten Pandeglang agar segera merefocusing anggaran Perdin Tahun 2022, untuk memenuhi kebutuhan aktivasi BPJS PBI bagi masyarakat kurang mampu di Kabupaten Pandeglang.
Oleh karena itu kami PC IMM Kabupaten Pandeglang menuntut :
1. Segera Refocusing Anggaran Perjalanan Dinas Senilai 93,06 M.
2. Berikan Jaminan Kesehatan Bagi Warga Miskin.
3. Segera Lakukan Aktivasi BPJS PBI Yang Non Aktif.
4. Lakukan Pendataan Ulang Penerima BPJS Agar Tepat Sasaran.
5. Berikan Solusi Konkrit Dalam Mengentaskan Masyarakat Dari Kemiskinan
Apabila tuntutan ini tidak ditanggapi atau tidak di indahkan maka PC IMM Kabupaten
Pandeglang akan melakukan aksi dengan masa yang lebih besar.
(*/Red)
