Yogyakarta, INews45.com - Demokrasi menjadi sistem pemerintahan yang banyak diminati oleh banyak negara, karena dianggap mampu mengatur dan menyelesaikan hubungan sosial dan politik. Demokrasi merupakan salah satu sistem pemerintahan yang banyak digunakan di berbagai negara tanpa terkecuali di Indonesia. Demokrasi atau biasa disebut “Kedaulatan Rakyat” dan sering diserukan dengan adigium dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat, yang mengimplisitkan bahwa rakyat memiliki hak dan kewajiban sebagai warga negara misalnya hak dalam berpendapat dan memberikan pemasukan baik dalam bentuk saran maupun kritikan terhadap pemerintah tanpa adanya ancaman.
Lantas, apakah ada korelasi antara pertumbuhan ekonomi dan demokrasi?
Menurut Martin Seymour Lipset, seorang ahli di bidang sosiologi politik, ia mengungkapkan bahwa adanya hubungan demokrasi dengan pertumbuhan ekonomi, “Negara-negara yang kaya umumnya demokratis dan negara-negara yang demokratis umumnya kaya”
Bagi Lipset, prasyarat terwujudnya demokrasi adalah pertumbuhan ekonomi yang baik di suatu negara, dalam bukunya yang berjudul “Political Man” ia menyatakan, semakin baik pertumbuhan ekonomi dalam suatu negara, maka kesempatan berlangsungnya demokrasi semakin besar.
Dalam mendukung pernyataanya, Lipset menggunakan beberapa hipotesis yang terdiri dari variabel Pertumbuhan Ekonomi sebagai variabel independen (variabel yang mempengaruhi) dan diambilnya 4 indikator dari variabel tersebut, diantaranya:
Wealth (Kekayaan)
Industrialization (Industialisasi)
Urbanization (Urbanisasi)
Education (Edukasi)
Serta Praktik Demokrasi sebagai variabel dependen (variabel yang dipengaruh). Sehingga kesimpulannya, ketika pertumbuhan ekonomi belum dapat tercapai maka demokrasi akan sulit untuk terwujud dan sebaliknya jika pertumbuhan ekonominya baik di suatu negara maka demokrasi akan hadir di negara tersebut.
Sebaliknya, ada juga yang berpendapat bahwa penerapan demokrasi yang akan berdampak kepada kinerja perekonomian negara yang bersangkutan, Sebagaimana pendapat Acemoglu salah seorang anggota dari program Pertumbuhan Ekonomi Institut Kanada Advanced Research, ia menyatakan penerapan sistem yang demokratis pada suatu negara akan mendorong pertumbuhan ekonomi, pendapat ini didukung oleh studinya yaitu menggunakan panel negara-negara selama 50 tahun. Bukti menunjukkan bahwa demokrasi menyebabkan pertumbuhan serta memiliki efek signifikan dan besar.
Pernyataan ini menjelaskan bahwa negara-negara yang berganti rezim, dari non-demokratis menjadi demokratis memperoleh PDB perkapita lebih tinggi yakni sebesar 20 persen dalam 25 tahun kedepan dari pada negara yang tetap pada kondisi non-demokratis.
Namun di Indonesia yang juga menganut sistem demokrasi, mengapa belum menghasilkan ekonomi yang makmur?
Dewasa ini, demokrasi di Indonesia semakin menunjukan masalah-masalahnya dan jika masalah itu tidak segera dibenahi maka demokrasi tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Seringkali rakyat mengeluh kepada pemerintah yang tidak mendengerkan suara rakyat, dan permasalahan mengenai demokrasi tidak hanya dirasakan oleh rakyat biasa, tetapi pejabat pemerintahan pun memiliki persoalan, misalnya adanya sentralisasi partai politik dan lain sebagainya. Karena saat ini iklim demokrasi dirasakan sedang mengalami penurunan, salah satu penyebabnya yaitu rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Sehingga dampaknya demokrasi yang dijalankan tidak sesuai hakikatnya serta kebijakan-kebijakan publik yang dijalankan tidak ditujukan untuk menghasilkan perbaikan kesejahteraan.
Ada beberapa argumentasi tentang penyebab kemunduran demokrasi di Indonesia, salah satunya menurut Wijiyanto Director for media and democracy LP3ES (Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial) juga salah satu penulis buku 'Nestapa Demokrasi di Masa Pandemi: Refleksi 2020, Outlook 2021'. Dalam buku tersebut disebutkan beberapa penyebab kemunduran demokrasi di Indonesia diantaranya:
Masalah struktural dan oligarki semakin kuat, masuk ke dalam berbagai lapisan institusi kekuasaan,
Masalah agensi di mana kekuatan konstitusional dipakai untuk menyimpang,
Ketiadaan oposisi dan masyarakat sipil yang lemah semakin memperkuat watak otoriter dari kekuasaan tersebut.
Demokrasi bukanlah sistem yang ideal, tapi sementara ini merupakan yang terbaik. Seburuk-buruknya demokrasi, ia mempunyai mekanisme untuk memperbaiki diri. Terlepas dari banyaknya tantangan dan kendala yang dihadapi, masih ada harapan dan peluang untuk memperbaiki kondisi demokrasi di Indonesia khususnya.
Oleh karena itu, ada beberapa solusi sederhana namun sangat fundamental dalam membenahi demokrasi di Indonesia, yakni sebagai berikut:
Meningkatkan sistem keadilan
Indonesia memiliki ideologi Pancasila yang mana di dalamnya terdapat sila yang mengharuskan menjunjung keadilan untuk seluruh rakyatnya, namun sangat disayangkan, pada kenyataannya hukum di Indonesia tumpul keatas dan tajam kebawah, ini mengandung makna bahwa Indonesia masih belum bisa memberikan sistem yang saklek dan adil. Dengan demikian penting sekali untuk meningkatkan sistem keadilan, sehingga rakyat tidak akan kecewa dan hilang kepercayaan kepada pemerintah, karena kekecewaan masyarakat sangat berkaitan dengan implementasi demokrasi di suatu negara.
Memberantas korupsi
Korupsi merupakan permasalahan yang tidak bisa dihindarkan terutama di Indonesia, banyak kasus pejabat yang terlibat dalam korupsi. sejak dulu Indonesia memang kesulitan memberantas KKN (Korupsi, Kolusi, Nepotisme)
Walau demikian problem tersebut tidak bisa diabaikan hanya karena korupsi sulit di hilangkan, justru hal tersebut menjadi faktor penghambat demokrasi, karena, masih banyak kesejangan dan ketidakmerataan ekonomi masyarakat Indonesia.
Sosok pemimpin yang ideal
Dalam sistem demokrasi, pemimpin tidak memiliki kekuasaan yang sepenuhnya dalam proses pengambilan keputusan melainkan melibatkan pendapat para anggotanya, namun pemimpin juga tidak sepenuhnya melepaskan proses tersebut kepada para anggotanya, karena pemimpin terlibat dalam mengawal dan mengendalikan proses dan akan sangat berperan dalam menentukan keputusan akhir. Sehingga dalam sistem kenegaraan, seorang pemimpin atau presiden haruslah bijak dalam mengambil keputusan, tegas, cerdas dan cerdik, karena permasalahan korupsi dapat dienyahkan jika seorang pemimpin itu bisa berlaku tegas terhadap para anggotanya. Banyak contoh negara yang sudah lepas dari jeratan korupsi seperti China yang dahulunya terpuruk sekarang menjadi salah negara dengan ekonomi terkuat. Itulah mengapa sosok pemimpin harus ideal.
Jaminan kebebasan berpendapat
Setiap warga negara meiliki hak dalam kebebasan berpendapat, namun dewasa ini ruang berpendapat semakin dipersempit dan dipersulit mungkin salah satunya karena ada UU ITE, yang mana tak dapat dipungkiri, rakyat kerap kali mengungkapkan kekecewaannya melalui media sosial dan kritikan yang dimaksudkan untuk aparat pemerintah terkadang disampaikan secara sarkasme. Sehingga pemeritah mengeluarkan UU ITE dengan dalih agar penggunaan media sosial dapat terkendali secara moral. Namun tak dapat ditutupi rakyat sedikit kecewa dan merasa adanya ancaman serta tidak adanya jaminan dalam berpendapat.
Manfaat demokrasi dalam pembangunan ekonomi setidaknya untuk menghindari 3 hal berikut:
Sistem "Free Fight Liberalism" yang menumbuhkan eksploitasi
Sistem etatisme dimana negara beserta aparatur ekonominya bersifat dominan
Pemusatan kekuatan ekonomi pada satu kelompok
Jadi, sangat dimungkinkan keberhasilan pertumbuhan dan pembangunan ekonomi suatu negara ditopang oleh pelaksanaan demokrasinya yang baik. Demokrasi berdampak positif terhadap kemajuan ekonomi dan kemajuan ekonomi akan memperkokoh demokrasi.
Walaupun korelasi antara demokrasi dan pertumbuhan ekonomi tidak secara langsung, Namun Seperti hal nya pendapat Barro (1996) bahwa demokrasi tidak serta merta langsung mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, melainkan demokrasi hanya mempengaruhi variabel-variabel yang diyakini mempengaruhi pertumbuhan ekonomi seperti modal sosial dan modal manusia yang dimediasi oleh kualitas pemerintah. Hanya dengan sistem politik demokrasi, faktor-faktor tersebut dapat ditopang untuk memberikan dampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi.
Dengan demikian, sistem politik demokratis dibutuhkan guna mewujudkan pemerintahan yang dapat membuka ruang dan keleluasaan dalam kegiatan ekonomi. Kesimpulannya selama demokrasi dapat meningkatkan kualitas pemerintah maka akan berpengaruh terhadap total faktor produksi dan pertumbuhan PDB perkapita.
Referensi:
Bramantya Gde, O. (2011). Permasalahan Demokrasi dan Solusinya: Sebuah Telaah Pemikiran Richard Rorty. (Disertasi Sarjana, Universitas Indoensia) Diakses dari http://lib.ui.ac.id/file?file=digital/20293130-S1487-Permasalahan%20demokrasi.pdf
Mardiansyah, D. (2021, Mei 24). Sinyal Buruk Kemunduran Demokrasi. Retrieved from linikampus: https://linikampus.com/2021/05/24/sinyal-buruk-kemunduran-demokrasi/
Jayanto, D. D. (2019, April 02). Hubungan Demokrasi dan Pertumbuhan Ekonomi Menurut Seymour Martin Lipset. Retrieved from pojokwacana: http://www.pojokwacana.com/hubungan-demokrasi-dan-pertumbuhan-ekonomi-menurut-seymour-martin-lipset/
yogyakarta, Senin 10 Januari 2022
(Neng Susi : Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Yogyakarta)
