PPATK Disebut Deteksi NIK Suami Terkait Judi Online, Bansos Keluarga Terancam Diblokir

Tangerang, iNews45.com || Informasi mengenai keterkaitan aktivitas judi online dengan penerimaan bantuan sosial (bansos) kembali menjadi perhatian masyarakat. Sebuah materi informasi yang beredar di masyarakat menyebutkan bahwa apabila salah satu anggota keluarga terdeteksi memiliki keterkaitan dengan aktivitas judi online, rekening atau bantuan sosial keluarga dapat terdampak.

Dalam materi tersebut disebutkan adanya klaim bahwa Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dapat mendeteksi Nomor Induk Kependudukan (NIK) seseorang yang terindikasi terlibat judi online. Bahkan, apabila orang tersebut merupakan bagian dari keluarga penerima bantuan sosial, status bantuan disebut dapat diblokir.

Pesan tersebut menggambarkan seorang ibu dan anak yang terdampak setelah sang suami diduga bermain judi online. Materi itu juga menekankan konsep tanggung jawab dalam satu keluarga dengan pesan bahwa perilaku satu anggota keluarga dapat berdampak terhadap anggota keluarga lainnya.

Namun demikian, masyarakat perlu berhati-hati dalam memahami informasi tersebut. Klaim mengenai mekanisme pemblokiran bansos secara otomatis akibat keterkaitan satu anggota keluarga dengan judi online perlu merujuk pada ketentuan dan pernyataan resmi dari pemerintah maupun PPATK.

Judi online sendiri memiliki dampak sosial dan ekonomi yang serius, terutama terhadap kondisi keuangan rumah tangga. Pengeluaran untuk aktivitas perjudian dapat menyebabkan masalah ekonomi, konflik keluarga, hingga hilangnya kemampuan memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Karena itu, masyarakat diimbau tidak mudah tergiur dengan berbagai bentuk promosi perjudian online dan segera menghindari aktivitas tersebut. Orang tua juga diharapkan meningkatkan pengawasan terhadap penggunaan perangkat digital di lingkungan keluarga.

Informasi mengenai kebijakan penerima bansos, termasuk mekanisme verifikasi, pemutakhiran data, maupun kemungkinan penghentian bantuan, sebaiknya dikonfirmasi melalui kanal resmi pemerintah agar masyarakat tidak menjadi korban informasi yang keliru.

(*/Red)