SERANG, iNews45.com || Dugaan tindak pidana korupsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2024 kembali mencuat di Provinsi Banten. Kali ini, sorotan tajam mengarah pada alokasi dana sewa gedung Gerai Samsat Cikande, Kabupaten Serang, yang pagu anggarannya dinilai janggal dan berpotensi terjadi mark-up.
Kode Paket dan Nama Paket 2604099, Belanja Sewa Gedung/Kantor/Gerai Samsat (Gerai Cikande), yang dibuat pada 1 April 2024, mencantumkan Nilai Pagu Paket sebesar Rp 153.795.000,00 yang dialokasikan oleh Satuan Kerja UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Ciruas, Provinsi Banten.
Nilai pagu Rp 153 juta tersebut menimbulkan tanda tanya besar. Berdasarkan keterangan yang diperoleh media ini dari penjaga ruko di lokasi Gerai Samsat—yakni di Jalan Raya Serang - Jakarta, Desa Leuwihlimus, Cikande—harga sewa standar di kawasan tersebut jauh lebih rendah.
"Ruko semua yang ada di sini milik bos orang Cina tinggal di Tangerang, dan semua ruko yang di sini sewanya 70 juta pertahun," ujar penjaga kios/ruko tersebut.
Jika klaim harga sewa standar ruko di lokasi tersebut adalah Rp 70.000.000 per tahun, maka perbedaan nilai dengan Pagu Anggaran Rp 153.795.000,00 mencapai lebih dari Rp 83 juta. Selisih yang sangat signifikan dan dinilai fantastis ini memicu dugaan kuat adanya mark-up anggaran dalam proses sewa gedung.
Guna mendapatkan keterangan resmi dan keberimbangan berita, awak media telah berupaya melakukan konfirmasi kepada Plt. KUPT Ciruas yang saat ini menjabat di UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Ciruas.
Namun, hingga berita ini ditayangkan, belum ada respons maupun keterangan resmi yang diberikan oleh pihak UPT Ciruas terkait dugaan selisih pagu sewa gedung gerai samsat yang jauh lebih besar dari nilai sewa standar ruko di lokasi tersebut. Awak media akan terus memantau perkembangan dan respons dari pihak terkait. (*/Red)
